Sejarah AJI Kota Semarang

Pada awalnya hanyalah komunitas diskusi jurnalis, freelance, dan aktivis pro demokrasi. Lalu, menjelang puncak kejatuhan Orde Baru atau tepatnya 14 April 1998, komunitas tersebut bermetamorfose menjadi AJI Kota Semarang dan menjadi bagian AJI Indonesia.

AJI bertekad memperjuangkan hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan hak berserikat bagi semua orang dan membela dan memperjuangkan harkat martabat dan kesejahteraan jurnalis dan pekerja pers.

Untuk mencapai tujuannya, AJI berusaha menggalang solidaritas sesama jurnalis dan pekerja pers, meningkatkan kemampuan profesi jurnalis, membantu masyarakat menggunakan hak informasinya secara baik, mengambil peran aktif falam pengembangan dunia pers yang sehat, dan membangun kerjasama dengan pihak lain guna mencapai tujuan organisasi.

AJI Kota Semarang telah menggelar berbagai kegiatan terkait kebebasan informasi, pembelaan hak dan penguatan kapasitas jurnalis dengan bekerjasama dengan lembaga internasional seperti Unicef, USAID, UNDP, NDI, dan lain-lain. Juga, bekerjasama dengan lembaga-lembaga independen di tingkat lokal dan regional.

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

KHA serta implementasinya di Indonesia dan UUPA

 Siapakah yang dimaksud Anak dalam KHA?  Siapakah yang dimaksud Anak dalam UUPA? Bagaimana ketentuan pidananya?

KHA serta implementasinya di Indonesia dan UUPA

 Siapakah yang dimaksud Anak dalam KHA?  Siapakah yang dimaksud Anak dalam UUPA? Bagaimana ketentuan pidananya?

Media Berperspektif Anak

Media kadang khilaf dalam memberitakan anak. Efeknya bisa berbahaya. Ada batas-batas agar pemberitaan tentang anak tidak salah kaprah.

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Berkaitan dengan Media Massa dan Perlindungan Anak

Jurnalis tak bisa seenaknya memberitakan soal anak. Ada rambu-rambunya. Inilah peraturan dan perundang-undangan terkait media dan anak.

Kode Etik AJI

Sebelum ada Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), AJI memiliki kode etik tersendiri. KEWI dan kode etik AJI tidak beda jauh.