''Dulu hubungan jurnalis dengan nara sumber tidak diwarnai kecurigaan. Enak dan tanpa beban. Karena tidak ada budaya amplop dan sejenisnya saat itu,'' kata Drs Sutrisna, Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Merdeka dalam acara Workshop ''Kampanye Anti Sogok/Amplop di Kalangan Jurnalis,'' di Hotel Grasia, kemarin.
Acara diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang menjelang konferensi organisasi tersebut Sabtu (31/8) besok. Acara diikuti para jurnalis, humas dari instansi, dan perusahaan di luar pers.
Sutrisna yang juga Dewan Penasihat PWI Jateng tersebut menuturkan, dengan mulai munculnya budaya amplop, maka menimbulkan konotasi negatif terhadap profesi jurnalis. ''Para narasumber memang ada yang sengaja memberi amplop sebagai tanda terima kasih karena beritanya dimuat. Namun ada juga yang sengaja untuk menjalin hubungan dengan si wartawan,'' lanjutnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Dewan Pers Lukas Luwarso menjelaskan, penerapan kode etik menuntut pemahaman atas etika dan kemudian menghayatinya dalam perilaku. ''Realitas kondisi industri pers di Indonesia yang belum mampu menggaji wartawan dengan memadai sering menjadi dalih untuk menolerir amplop,'' katanya.
Sistem penggajian di perusahaan pers juga menjadi salah satu faktor. Namun, perbaikan kesejahteraan wartawan bisa dilakukan dengan membangun dan meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas serta membangun serikat wartawan yang kuat.
Ketua AJI Semarang Ecep Suwardani Yasa mengharapkan, setiap perusahaan pers memiliki kesadaran untuk memberi standar gaji wartawan yang memadai. Independensi dan kehormatan sebuah perusahaan pers juga terjaga. Dengan demikian, hak dan kepentingan publik dalam mendapatkan kebenaran berita juga terjamin.(F1-71)
Sumber: http://www.suaramerdeka.com
No comments:
Post a Comment